statistic: RE: [mediacare] DPR Setujui 8 Provinsi Baru, berkesempatan lihat, evaluasi

Kamis, 24 Januari 2008

RE: [mediacare] DPR Setujui 8 Provinsi Baru, berkesempatan lihat, evaluasi

Saya khawatir di Aceh yang sudah damai akan pecah perang lagi karena pemekaran Aceh menjadi 3 provinsi bertentangan denga kesepakatan Helsinky. Seyogianya para wakil rakyat itu bijak untuk membiarkan masyarakat Aceh mengejar ketertinggalannya selama 30 tahun dalam suasana damai. Jika nanti setelah sejahtera mereka mau mekar itu soal lain. Tapi sekarang baru aja kita narik napas lega karena damai telah tiba di bumi serambi mekah itu, kini telah berpotensi untuk perang lagi oleh ulah para anggota terhormat menelingkung kesepakatan perdamaian Helsinky.

Sunny <ambon@tele2.se> wrote:

Refleksi: Jangan dilupakan bahwa politik lama kolonial "devide et impera", diangkat raja-raja kecil yang menjilat keatas dan mengininjak kebawah. Apakah NKRI juga adalah demikian? Penilaian adalah hak Anda.

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/22/sh03.html

DPR Setujui 8 Provinsi Baru

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 21 Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif mengenai pembentukan 21 calon daerah baru. Delapan di antaranya merupakan pembentukan provinsi baru, yakni calon provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Kalimantan Utara, Aceh Barat Selatan, Aceh Lueser Antara, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Provinsi Sulawesi Timur. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soeryoguritno di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/1).

Sedangkan calon kabupaten/kota baru yakni Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Grimenawa (Irjabar), Pesisir Barat (Lampung), Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara (Sulteng), Kolaka Timur (Sultra), Kabupaten Muna Barat (Sultra), Kabupaten Kota Raha (Sultra), Musi rawas Utara (Sumsel), Panukal Abab Pematang Ilir (Sumsel), Mamaju Tengah (Sulbar) serta Kabupaten Rokan Darusalam (Riau).
Sebanyak 10 fraksi di DPR menyepakati pembahasan RUU usul inisiatif Komisi II DPR. Namun juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Suparlan meminta agar pemerintah secara serius membahas setiap RUU tersebut supaya tidak menimbulkan konflik di daerah. (inno jemabut)