statistic: Re: [mediacare] PKSejahtera, Partai Pertama Tarik Uang Rp 39 Juta

Minggu, 13 Januari 2008

Re: [mediacare] PKSejahtera, Partai Pertama Tarik Uang Rp 39 Juta

Judul yang menjebak,

Padahal, setelah uang ditarik, tidak SEGERA disetor ke kas negara. Tapi dipegang oleh partai untuk (mungkin) menambah pundi2 partai buat pemilu 2009. Lumayan, 45 x Rp 39 jt = 1.755.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

Jadi, uang yang didapat sebenarnya tetap masih dipegang oleh PKS, karena tidak disetor ke kas negara. Apa bedanya dengan partai lain? Kalau yang lain dana diterima dan dipegang oleh masing2 anggota, tapi PKS diterima dan dipegang oleh partai. Uggghhh, gombal juga ternyata.

Kalau PKS hari ini menyetorkan uangnya ke kas negara, saya baru angkat topi. Karena kalau tidak segera disetor, uang tersebut akan terus bunga-berbunga.

Ananto W. Sembodo

On 1/13/08, Wido Q Supraha <supraha@indo.net.id> wrote:

09/01/2008 02:58 WIB

PKS Tarik Uang Rp 39 Juta

Ramdhan Muhaimin - detikcom

Jakarta - Duit sebesar Rp 39 juta telah mengalir ke setiap anggota dewan di akhir tahun lalu. Uang tersebut sebagai kompensasi atas pengesahan UU selama 2007. FPKS mengaku telah menarik uang tersebut dari seluruh rekening anggotanya.

"PKS sudah menarik uang-uang itu dari semua anggota. Sekarang uang itu ada di partai, bukan di anggota," ujar Sekretaris FPKS Mustafa Kamal saat dihubungi detikcom, Selasa (8/1/2008).

Namun Mustafa mengatakan, partainya belum memutuskan apakah uang tersebut akan dikembalikan ke Sekjen DPR atau disalurkan kepada masyarakat.

Mustafa mengatakan, pemberian uang Rp 1 juta per orang untuk setiap UU yang disahkan telah menjadi keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) tahun lalu. Meski wacana tersebut sebelumnya menimbulkan polemik di kalangan anggota dewan.

FPKS menurut anggota Komisi XI ini, mengusulkan agar pemberian kompensasi UU tersebut hanya ditujukan kepada anggota dewan yang terlibat dalam pansus pembahasan RUU. Sehingga pemberiannya pun bervariatif sesuai jumlah

UU yang disahkan dalam setiap komisi. Bukan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna.

"Honor Rp 1 juta per orang untuk UU yang disahkan sudah tradisi sejak DPR lama. Hanya honor tersebut diberikan kepada anggota pansus. Bukan yang hadir paripurna. Jadi tidak besar dan disamaratakan," tuturnya.

Mustafa mengatakan, fraksinya mengaku tidak dapat berbuat banyak atas kebijakan BURT. Sebab yang dipersoalkan diawal oleh fraksinya adalah honor untuk pimpinan DPR setiap kali ketuk palu mengesahkan UU dalam sidang paripurna. Honor tersebut juga diberikan kepada setiap anggota dewan yang hadir.

Padahal menurutnya, pimpinan DPR tidak berhak menerima karena tidak terlibat dalam pembahasan. Apalagi setiap anggota dewan terlibat dalam pansus RUU yang berbeda-beda. Meski sepanjang tahun 2007, DPR berhasil

mengesahkan 39 RUU.

"Kami belum pikirkan langkah selajutnya. Yang jelas, uang itu telah kami tarik semua dari rekening anggota. Mungkin akan dikembalikan," pungkas Mustafa. ( rmd / aba )

Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/09/time/025844/idnews/876692/idkanal/10