statistic: [mediacare] Pemerintah Ajak Damai

RIAU POS

Pemerintah Ajak Damai

Minggu, 13 Januari 2008

Soal Proses Hukum Pak Harto
Laporan JPNN, Jakarta
Pemerintah menawarkan penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement) dalam kasus perdata mantan Presiden Soeharto. Tawaran disampaikan Jaksa Agung Hendarman Soepandji yang menemui keluarga Soeharto di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Sabtu (12/1) sekitar pukul 01.35 dini hari.

Jaksa Agung berkali-kali menegaskan tawaran perdamaian tersebut bukan datang dari pribadinya. Tawaran itu sikap resmi pemerintah yang diperintahkan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Kuala Lumpur. ''Arah (penyelesaian) menuju win-win solution. Kalau ke pengadilan nanti win and loose, ada yang menang, ada yang kalah,'' ujar Hendarman.

Jika keluarga Cendana sepakat dengan tawaran pemerintah berikut syarat-syaratnya, maka terbuka kemungkinan pemerintah mencabut tuntutan perdata pada mantan penguasa Orde Baru itu. ''Kalau ketemu di satu titik (kesepakatan), mereka cabut, kita cabut,'' terangnya.

Karena sifatnya baru penjajakan pada keluarga Cendana, Hendarman tidak bersedia menjelaskan kompensasi yang diminta pemerintah. Meski demikian, dia menegaskan tujuan pemerintah bukan untuk mendapatkan kompensasi. ''Ini untuk mempercepat (penyelesaian) perkara, agar tidak menggantung,'' terang jaksa kelahiran Klaten ini.

Tawaran perdamaian pemerintah ditolak keluarga Cendana. Kuasa Hukum mantan Presiden Soeharto Otto Cornelis Kaligis menegaskan, perkara perdata tersebut tidak pernah ada. Alasannya, yayasan bukan milik umum sehingga tidak bisa digugat pemerintah. ''Kami menolak, karena perkara itu tidak ada,'' tegasnya.

Penolakan itu dinilai wajar oleh pakar hukum pidana Universitas Indonesia Rudy Satrio. Menurut dia, tak mungkin ada penyitaan atas aset-aset Soeharto. Dia menilai kecil kemungkinan perkara perdata yang digugat pemerintah bakal menang di pengadilan. ''Kalau perkara pidananya tidak terbukti, tidak mungkin perkara perdata dimenangkan. Itu karena tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum,'' katanya.

Karena tawarannya ditolak keluarga Soeharto, Presiden SBY buru-buru menggelar klarifikasi. Usai rapat kabinet terbatas di kediaman pribadinya, Presiden SBY mengatakan, penyelesaian perkara perdata mantan Presiden Soeharto di luar pengadilan bukan prioritas pemerintah saat ini. ''Saya memandang tidak tepat membicarakan hal itu di saat kesehatan Pak Harto seperti sekarang ini,'' katanya.

Presiden menegaskan, meski dia menerima masukan dari beberapa pihak agar perkara perdata itu segera diselesaikan, pemerintah tidak akan memaksakan penyelesaian kasus tersebut pada saat ini. ''Pada saat yang tepat, kasus itu akan diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dan tetap dalam koridor hukum dan keadilan,'' tutur SBY, yang kemarin mengenakan kemeja batik lengan pendek warna coklat.

Karena saatnya tidak tepat, SBY meminta semua pihak tidak memperpanjang debat tentang tawaran perdamaian dari pemerintah tersebut. ''Beri kesempatan tim dokter mengatasi masalah kesehatan Pak Harto. Hentikan debat polemik dan silang-pendapat yang kurang tepat untuk sekarang ini,'' pintanya.

Dalam perkara perdata, penyelesaian perkara di luar persidangan biasa dilakukan. Sebelum pemeriksaan perkara, hakim biasanya menawarkan upaya mediasi untuk penyelesaian kasus perdata di luar persidangan. Namun, kali ini, pemerintah tampaknya ingin potong kompas dengan menawarkan perdamaian sebelum hakim menawarkan mediasi. Sidang pertama kasus itu digelar di PN Jakarta Selatan (8/1) lalu. Sidang kedua akan digelar 15 Januari dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli.

Sidang kabinet terbatas digelar pukul 11.30, sesaat setelah Presiden SBY dan rombongan mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah dari kunjungan kerja ke Kuala Lumpur. Hadir dalam rapat Menko Polhukam Widodo Adi Sucipto, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Sutanto, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Rapat yang berakhir pukul 16.30 tersebut sedianya akan digelar di VIP Room Bandara Halim, namun dibatalkan karena Wapres Jusuf Kalla tidak menyambut kehadiran Presiden SBY. Kalla belakangan baru bertolak ke Cikeas sekitar pukul 14.00.

Presiden SBY dikabarkan langsung men-skors rapat selama 15 menit untuk berbicara empat mata dengan Kalla. Menteri-menteri peserta rapat diperintahkan keluar ruangan. Hasilnya, meski telat menghadiri rapat, Wapres Jusuf Kalla yang kemarin mengenakan kemeja biru polos mendampingi Presiden SBY dalam keterangan pers.

Dalam pernyataannya, Presiden SBY menilai Soeharto berjasa besar pada negara. Capaian dan prestasinya tidak sedikit dalam pembangunan nasional. Meski sebagai pemimpin, tutur dia, Soeharto tetap manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. ''Tetapi kekurangan dan kesalahan Pak Harto itu tidak menghalangi kita memberikan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasa beliau pada bangsa dan negara. Keikhlasan kita menghormati dan menghargai para mantan pemimpin adalah cermin akhlak dan budi pekerti yang baik,'' papar SBY.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) menggugat Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar secara perdata, terkait dugaan penyelewengan dana pada yayasan tersebut. Kejaksaan menuntut pengembalian dana yang telah disalahgunakan senilai 420 juta dolar AS dan Rp185,92 miliar, plus ganti rugi imateriil Rp10 triliun.

Supersemar didirikan untuk menyalurkan beasiswa pada pelajar dan mahasiswa kurang mampu sejak tahun 1978. Dana dihimpun dari sisa laba bersih bank pelat merah dan sumbangan masyarakat. JPN menilai telah terjadi penyelewengan, yang merupakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata.

Sulit Katakan Soeharto Membaik

Sementara itu tim dokter kepresidenan kemarin mengatakan kondisi terakhir Soeharto terus membaik. Namun Menkes Siti Fadilah Soepari mengaku sulit mengatakan bahwa peningkatan kondisi tersebut benar-benar karena fungsi organ mantan presiden kedua itu benar-benar pulih.

''Lha bagaimana sulit mengatakan beliau membaik kalau parameternya adalah keluarnya cairan di dalam tubuh atau peningkatan kadar Hb,'' ujar Menkes ketika dihubungi kemarin. Menurutnya, kondisi-kondisi itu bisa dicapai lantaran alat-alat bantu yang hingga kini masih melekat di tubuh mantan presiden berusia 86 tahun itu.

Ketika ditanya tentang kemungkinan mantan presiden Soeharto bisa kembali pulih, Siti Fadilah mengaku belum tahu. ''Tim dokter masih berusaha keras,'' katanya lantas menghela nafas panjang.

Pun ketika ditanya tentang sampai kapan seseorang bertahan hidup dengan menggunakan alat bantu pernafasan (ventilator), Menkes hanya menjawab singkat. ''Bisa lama bisa sebentar,'' katanya. Semuanya tergantung kondisi organ dan daya tahan tubuh pasien. Standar penggunaan alat tersebut menurutnya juga tidak bisa dipastikan. ''Secara teroretis kita tidak bisa menentukan waktu pasti berapa lama seorang pasien bisa dibantu dengan ventilator,'' tambahnya.

Kemana Harmoko?

Ketika orang-orang dekat Soeharto berduyun-duyun membesuk mantan presiden itu, ke mana Harmoko? Mantan menteri penerangan ini memang tak terlihat di antara para penjenguk di RSPP, tempat Soeharto dirawat. JPNN malam tadi berhasil menemui Harmoko. Selama Suharto sakit, pria yang identik dengan ucapan ''atas petunjuk bapak presiden'' itu mengaku sedang napak tilas situs-situs bersejarah warisan Soeharto.

''Saya datangi semua petilasan Bapak, terakhir kemarin (Jumat (11/1) saya ke Astana Giribangun (makam keluarga Soeharto di Solo, red) untuk memanjatkan doa buat Bapak,'' ujar Harmoko.

Saat itu ia berada di Pondok Pesantren Al Barokah Desa Ngepung, Patian Rowo, Nganjuk, Jawa Timur. Gaya bicara Harmoko tak banyak berubah, masih terang seperti yang tiap hari terdengar di televisi dan radio semasa Orde Baru.

Pondok Pesantren Al Barokah berjarak sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Pondok tersebut dibina Harmoko sejak dirinya tidak aktif lagi di pemerintahan. Menempati lahan sekitar 3 hektare, ada 100 lebih santri yang dibina pesantren modern itu. Lokasi pondok ini berjarak sekitar 2 km dari pemakaman keluarga Harmoko.

Kenapa tidak menjenguk Pak Harto langsung di Rumah Sakit Pusat Pertamina? Harmoko yang kemarin memakai baju muslim warna merah marun dengan celana hitam mengatakan, mendoakan Soeharto tidak perlu harus bertemu langsung. ''Bapak sedang sakit. Orang sakit apa bisa ditemui?'' katanya.

Selanjutnya dia mengaku sudah mengirimkan karangan bunga ke RSPP. ''Saya juga sudah kirim pesan tertulis yang menyatakan keprihatinan dan harapan agar Bapak cepat sembuh,'' ujarnya.

Apakah Harmoko menghindari Keluarga Cendana, karena dialah dianggap ikut ''berperan dalam lengsernya Soeharto dari kursi RI-1?

Harmoko butuh jeda sejenak untuk menjawabnya. ''Gini lho, setiap orang punya salah dan jasa,'' katanya. ''Lagipula untuk tahu perkembangan Pak Harto kan tidak harus tanya ke keluarganya. Lewat media sudah cukup, saya selalu memantau media setiap saat,'' ujar mantan orang nomor satu Golkar itu lirih.

Hari Sabtu 16 Mei 1997 adalah titik balik hubungan Soeharto dan Harmoko. Saat itu, Harmoko yang menjabat ketua MPR/DPR disertai empat wakil ketua: Abdul Gafur, Syarwan Hamid, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad meminta Soeharto mengundurkan diri. Saat itu demo mahasiswa sedang hebat-hebatnya.

Maklum bila Soeharto sangat terkejut melihat sikap Harmoko. Padahal, sebelum sidang umum MPR 1998, Harmoko pulalah yang menyampaikan, bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto jadi presiden. Dalam sidang umum MPR 1998 yang memilih Soeharto jadi presiden, Harmoko mengetukkan palu.

Dalam keadaan terdesak, Soeharto mundur pada Kamis, 21 Mei 1998 dan mengakhiri kekuasaan 32 tahun Orde Baru. Kerusuhan besar mengiringi peristiwa ini. Selain di Jakarta, juga terjadi di Solo. Rumah Harmoko di sana dibakar massa.

Saat ditemui tadi malam, Harmoko baru saja usai mengadakan doa dan dzikir bersama di pondoknya. Dipimpin KH Rosydin, doa bersama itu diikuti ratusan santri dan masyarakat sekitar. Doa berlangsung usai salat Isya dan selesai sekitar pukul 20.30 WIB