Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU)

Jakarta, 23 Januari 2008

Gerakan Rakyat Menolak Utang Haram

Proyek Pusat Kerajinan di DIY Hanya Akan Menyengsarakan Rakyat

Koalisi Anti Utang mendukung sepenuhnya sikap Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta menolak Proyek Pusat Kerajinan yang didanai dengan utang dari Bank Dunia (lihat lampiran).

Dalam pembangunan Proyek Pusat Kerajinan tersebut memang dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan pengusaha kerajinan kecil di Yogyakarta. Namun sesungguhnya keberadaan Proyek Pusat Kerajinan tersebut hanya akan menambah beban utang luar negeri pemerintah dan akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan APBN dan APBD untuk memenuhi hak-hak konstitusi rakyat.

Proyek Pusat Kerajinan yang merupakan Rencana Pembangunan Pasar seni dan kerajinan Yogyakarta di bekas terminal Umbulharjo. Pendanaan proyek ini berasal dari Bank Dunia dengan nilai utang sebesar 32 Milyar. Utang tersebut memiliki tingkat suku bunga 10% per tahun dan jatuh tempo dalam 20 tahun. Pada tahun 2008 ini pemerintah bermaksud merealisasikan proyek tersebut dan sudah menganggarkan sekitar Rp 5 milyar dari APBD dan Rp 26 milyar dari utang Bank Dunia melalui pemerintah pusat.

Apabila proyek tersebut tetap dipaksakan, maka pemeritah sesungguhnya telah dengan sengaja menambah beban utang yang ada saat ini. Beban utang tersebut akan membuat kesejahteraan rakyat semakin menurun dan pemerintah semakin jauh dari kewajiban konstitusi yang harus mereka jalankan.

Lampiran

ALIANSI RAKYAT PEKERJA YOGYAKARTA

(ARPY)

(PSB,SP Kinasih,LFSY,SPDY,SPRT,HMI,Lkis,KPRM LMND ,SBI-PT.YIS,Ekspresi UNY,YASANTI,LSKP,ForKoB,Forum LSM,KPI, KPRM PRD,LAY, MITRA WACANA,PMII,AJI,SMI,SEKBER,BADER BANG,PPD,SBI Kharisma, SBIOOA,Rode,RTND,BEM UGM,IDEA,LBH, SRMK,Rifka Anisah, Kohati PMII, Resista,Affinitas,PRM,SMPP, Superstar)

Cp Tini : +62 81328380031

PERNYATAAN SIKAP

MENOLAK UTANG BANK DUNIA UNTUK PROYEK PUSAT KERAJINAN

PEMERINTAH KOTA JOGJAKARTA

Rencana Pembangunan Pasar seni dan kerajinan Yogyakarta di bekas terminal Umbulharjo (lokasi : kelurahan Pndeyan, kecamatan Umbulharjo, kota Yogyakarta) terpublikasi proyek ini awal tahun 2005 tentang rencana-rencana proyek di kota Yogyakarta dan salah satunya ada pembangunan pasar seni dengan dana pendukung proyek yaitu pinjaman (utang luasr negeri) dari dana bank dunia sebesar 32 Milyar. Bunga pinjaman tersebut yaitu 10% per tahun selama tempo 20 tahun. Pembangunan pasar kerajinan ini , sempat terhambat karena gempa bumi sehingga pihak ketiga tidak bersedia melanjutkan pekerjaan. Di tahun 2008 ini telah direncanakan akan dianggarkan sekitar Rp 5 milyar dari APBD dan Rp 26 milyar dari utang Bank Dunia melalui pemerintah pusat. Ini merupakan kebijakan yang tidak demoktratis ketika rakyat tidak dilibatkan dalam proses keputusan ini. Utang Ini akan sangat berimplikasi pada pengurangan alokasi-alokasi anggaran kesejahteraan rakyat dalam pembayarannya dan akan menjadi beban besar kepada dana APBD yang seharunya di alokasikan untuk kepentingan rakyat..

Pemerintah harus punya prioritas untuk mendukung kesejahteraan rakyat menyangkut layanan publik yang dapat di akses oleh masyarakat luas dan mampu meningkatkan ekonomi rakyat. Dalam menentukan kebijakan harusnya tidak dipengaruhi apalagi diintervensi oleh pihak asing. Namun. Karena pemerintah masih bergantung pada utang jadi sulit untuk mandiri dan independent juga sulit untuk melindungi serta membiaya kegiatan yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Pemerintah seharus mampu menghentikan ketergantungan pada utang dan pengaruh asing untuk itu butuh rezim baru yang bersih dari kaki tangan asing (baca; mafia berkeley).

Mengapa utang harus ditolak dan dihentikan karena pemerintah masih buat utang baru, maka harus bayar utang lama. Utang ini akan menambah bertambahnya utang lama. Membayar utang lama jumlahnya sudah sangat besar sekali lebih besar dibanding utang baru yang diterima. Harusnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung ketersediaan pangan nasional untuk pemulihan ekonomi rakyat serta mendukung meningkatnya kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah bisa menghapuskan utang maka akan tersedia cukup dana untuk mensejahterahkan rakyat.

Tolak rencana pendanaan proyek yang didanai utang dari Bank Dunia dengan bunga 10% per tahun selama tempo 20 tahun. Karena akan membebani APBD dengan debt-services (beban utang) yang Rp 2,5-3 Milyar pertahun di masa datang. Beban utang ini akan memotong alokasi anggaran kesejahteraan sosial yang dibutuhkan oleh rakyat.
Alokasikan dana APBD dari dana pembelanjaan aparatur yang tidak efektif untuk meningkatkan pengusaha kerajinan kecil di Yogyakarta pasca gempa untuk memulihkan permintaan pasar kerajinan di Yogyakarta.
Libatkan rakyat dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat sebagai wujud demokrasi dan keadilan.

Yogyakarta, 19 Januari 2008

Hikmah Diniah

Koordinator ARPY

--
Kusfiardi
Coordinator
Koalisi Anti Utang (KAU)
Anti Debt Coalition Indonesia

Jl. Tegal Parang Utara No. 14
Mampang Prapatan
Jakarta Selatan 12790
Indonesia

Phone: +62 21 7919 3363
Fax: +62 21 794 1673

__._,_.___

Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic